INDRAGIRI HILIR, INFO SUMATRA.COM- Perusahaan Perseroan Terbatas Kelapa Inhil Gemilang (PT KIG) dibawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dikabarkan mogok beroperasi faktor minimnya permodalan, dan modal yang diterima melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020 lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh awak media, PT KIG diketahui hanya menerima kucuran dana sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari total 2 Milyar yang sebelumnya dianggarkan oleh Pemkab Inhil.
Saat diwawancarai awak media Ranahriau.com terkait modal 600 juta yang sudah dialirkan Pemerintah melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020, Direktur Utama (Dirut) PT KIG Ibnu Utama menyahuti bahwa modal tersebut terkesan tidak sungguh-sungguh.
“Itukan modal ecek-ecek, jadi sekarang kita tidak perlu lagi bergantung pada Pemerintah, itu aja. Kalau orang masih bergantung pada pemerintah itukan perusahaan model lama,” Tegas Dirut KIG melalui telpon seluler, Minggu (4/7/20201) malam.
Lebih lanjut, “Inikan kita mau menghadapi ekonomi 4.0, kalau paradigmanya masih mengharapkan pemerintah ya itukan gak akan kuat lagi. Pemerintah saja tidak kuat, baik Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yakan, sudah melemah,” Lanjutnya menegaskan.
Selain itu, Ibnu Utama yang telah ditetapkan sebagai Dirut PT KIG pada Agustus 2020 lalu oleh Pemkab Inhil, juga mengatakan bahwa jika yang diberitakan negatif tentang PT KIG tidak beroperasi lagi sama halnya menistakan daerah diri sendiri.
“Kalau berita negatif tidak produksi lagi sama aja teman-teman Inhil menistakan diri sendiri. Jadi jangan pandang saya sebagai orang yang cari kerja disana, saya berusaha mereprisikan (menekan) agar orang mau meletakkan (investasi) kesana,” Cetusnya lagi.
Tak cukup sampai situ saja, PT KIG milik BUMD Pemkab Inhil yang macet di bidang Produksi Kopra tersebut, ternyata isu soal karyawan yang 5 bulan belum menerima gajih atau gigit jari juga benar adanya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Direktur PT KIG Ibnu Utama.
“Ya biasalah BUMD kek gitu, PDAM 11 bulan atau setahun sekali mereka tidak digaji biasa aja, apalagi uangnya terbatas. Emangnya PDAM berjalan baik-baik saja selama ini, terus PT Garuda di Jakarta juga dipotong gajinya berapa persen itu biasa aja, jangan cengenglah,” Kata Ibnu Utama.
Menepis isu PT KIG tidak beroperasi, Direktur Utama, Ibnu Utama menjawab bahwa saat ini Pihaknya sedang berusaha untuk mendapatkan wakaf produktif dari pemerintah yang didorong oleh Bank Indonesia.
“Inikan KIG mau dapat wakaf, kok malah dibilang gak produksi. Jadi sekarang pemerintah pusat lewat Bank Indonesia itu mendorong skenario wakaf ini, Riau itu sangat didorong oleh pemerintah, tapi kala teman-teman gak mau diuntungkan disana ya gimana, kok jadi saya yang pusing,” Tegas Ibnu.
Terkahir, terkait Sistem Resi Gudang (SRG), Ibnu Utama mengatakan pihaknya sudah mengupayakan untuk segera memenuhi syarat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
“Bappebti sudah jelas, KIG harus meletakkan uang sebanyak 500 juta disana, ya inilah dari wakaf ini yang akan saya usahakan sekarang. Kita mau menghadapi ekonomi 4.0, komoditi B berbasis komunitas. Jadi saya mau buat komunitas agar orang-orang mau tarok duit nyaman, jadi kita komunitas sendiri,” Akhiri Direktur PT KIG Ibnu Utama.
Reporter: Budi nuari
